Pemerintah menerbitkan aturan baru untuk mencetak talenta unggul di daerah melalui program SMA Unggul Garuda. Ambisi besar yang dibayangi tantangan ketimpangan fasilitas dan manajemen sekolah daerah.
JAKARTA, TEMPENews — Cetak biru itu akhirnya keluar dari meja Istana. Lewat Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025, pemerintah resmi menancapkan taji baru dalam dunia pendidikan menengah: Program Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Garuda. Sebuah proyek ambisius yang diklaim sebagai jawaban atas dahaga mutu pendidikan yang selama ini timpang antara kota besar dan daerah pinggiran.
Niatnya mulia: menjaring putra-putri terbaik dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi, lalu menempa mereka dalam ekosistem berbasis sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM). Namun, di kalangan pengamat pendidikan, langkah ini memicu tanya: apakah ini lompatan mutu yang nyata, atau sekadar proyek mercusuar baru?
Dua Wajah di Jalur Cepat
Pemerintah membelah strategi ini menjadi dua model: SMA Unggul Garuda Baru dan SMA Unggul Garuda Transformasi. Model pertama adalah eksperimen murni dari pusat. Pemerintah membangun fisik sekolah dari nol di empat titik strategis yang jauh dari hiruk-pikuk ibu kota: Belitung Timur, Bulungan di Kalimantan Utara, Timor Tengah Selatan di NTT, dan Konawe Selatan di Sulawesi Tenggara. Di sana, fasilitas premium dan pembinaan terintegrasi dijanjikan bakal tersedia.
Model kedua, Garuda Transformasi, mengambil jalur pintas yang lebih pragmatis. Pemerintah tidak membangun gedung baru, melainkan “menyuntik” SMA atau Madrasah Aliyah (MA) yang sudah eksis dengan program pengayaan. Berdasarkan Perpres 116/2025, suntikan itu berupa penguatan manajemen, peningkatan kompetensi guru, hingga pembinaan siswa.
“Kami tidak hanya membangun pusat pendidikan baru, tapi juga memperluas dampak mutu dengan memperkuat sekolah yang sudah ada,” tulis dokumen kebijakan tersebut, menegaskan misi pemerataan.
Menepis Bayang-Bayang Ketimpangan
Di atas kertas, pembagian ini tampak ideal untuk mempercepat distribusi talenta terdidik. Namun, memoles sekolah lama (Garuda Transformasi) jelas bukan perkara mudah. Mengubah kultur manajemen sekolah daerah dan mendongkrak kapasitas guru yang selama ini tertinggal kerap membentur tembok birokrasi lokal dan minimnya sarana pendukung.
Tantangan di sektor STEM juga menjadi catatan kritis. Mengarahkan siswa berpikir kritis, kreatif, dan melek teknologi menuntut laboratorium yang hidup dan guru yang adaptif—bukan sekadar kurikulum yang diganti di atas dokumen.
Pemerintah berkilah bahwa program ini didesain inklusif. Latar belakang ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi anak daerah untuk menembus kampus top di dalam maupun luar negeri. Kini, beban pembuktian berada di pundak kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Tanpa eksekusi yang bersih dan pengawasan ketat, ambisi menerbangkan “Garuda Unggul” ini dikhawatirkan terjebak menjadi proyek kosmetik penguras anggaran negara (Sumber: Setneg RI, Humas)
