JAKARTA —TEMPENews – Nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, yang tergabung dalam Koperasi Perikanan Mina Jaya mengeluhkan terbatasnya pasokan solar bersubsidi untuk kebutuhan melaut. Keterbatasan alokasi tersebut menyebabkan antrean kapal nelayan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Koperasi Perikanan Mina Jaya.
Keluhan para nelayan tersebut kemudian diteruskan kepada Induk Koperasi Perikanan Indonesia (IKPI), yang merupakan induk koperasi-koperasi perikanan di Indonesia. Persoalan utama yang dihadapi nelayan adalah terbatasnya alokasi bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamina kepada SPBN Koperasi Perikanan Mina Jaya. Dalam satu tahun, koperasi tersebut disebut hanya memperoleh alokasi sekitar 8.000 kiloliter (KL), sementara kebutuhan ideal diperkirakan mencapai 20.000 KL per tahun.
Tambahan alokasi dinilai diperlukan untuk mengurangi antrean kapal nelayan yang hendak melaut.
Ketua Umum IKPI, Nurodi, SE, menyayangkan adanya perbedaan alokasi BBM yang cukup mencolok antara koperasi yang melayani nelayan Muara Angke dengan koperasi lain di kawasan tersebut. Menurut Nurodi, Koperasi Perikanan Mina Jaya merupakan koperasi yang anggotanya adalah nelayan Muara Angke. Namun, koperasi tersebut disebut hanya mendapatkan alokasi 8.000 KL, sementara koperasi lain yang menurutnya tidak beranggotakan nelayan Muara Angke memperoleh alokasi sekitar 55.000 KL.
“Ini mengusik rasa keadilan anggota kami di sana. Mereka harus antre mendapatkan BBM dari koperasi mereka karena alokasi yang terbatas hanya 8.000 KL, sementara koperasi lain yang tidak memiliki anggota nelayan mendapatkan alokasi sebanyak 55.000 KL,” ujar Nurodi. Ia menilai perbedaan alokasi tersebut perlu mendapat perhatian serius, terutama karena pemerintah saat ini mendorong penguatan koperasi sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat.
Nurodi yang juga mempertanyakan kebijakan penyaluran BBM tersebut. “Agak aneh Pertamina lebih mengutamakan koperasi yang tidak beranggotakan nelayan diberikan jatah BBM yang tinggi, sementara koperasi yang nyata-nyata mengurusi nelayan dalam melakukan aktivitasnya malah diberi alokasi yang sangat minimalis,” katanya.
Menurut dia, alokasi BBM bersubsidi untuk nelayan semestinya diberikan secara proporsional kepada koperasi yang memang memiliki anggota nelayan dan secara langsung melayani kebutuhan operasional mereka. “Ini salah kaprah. Pertamina dan atau lembaga lain yang mengurusi BBM wajib menaikkan alokasi BBM nelayan melalui Koperasi Mina Jaya agar ada keadilan. Kami berharap Pertamina segera merespons keluhan tersebut,” tegasnya.
Soroti Potensi BBM Subsidi Tak Tepat Sasaran
Selain persoalan antrean, IKPI juga menyoroti ketimpangan alokasi BBM antara koperasi di Muara Angke. Alokasi sekitar 55.000 KL kepada koperasi yang disebut tidak beranggotakan nelayan tersebut dinilai perlu mendapat pengawasan agar penyalurannya benar-benar sesuai dengan ketentuan BBM bersubsidi.
Nurodi mengungkapkan kekhawatiran bahwa BBM tersebut berpotensi diserap oleh pemilik kapal dengan ukuran di atas 30 Gross Tonnage (GT), yang menurut ketentuan tidak diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi.
Karena itu, ia meminta Pertamina dan lembaga pemerintah terkait memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. “Kalau tujuannya BBM subsidi untuk nelayan, kenapa Pertamina harus berpayah-payah mengalokasikan kepada koperasi lain selain koperasi yang jelas dan nyata anggotanya adalah nelayan yang berhak mendapatkan subsidi?” ujarnya.
Ia menambahkan, penyaluran subsidi yang tepat sasaran tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada nelayan, tetapi juga dapat membantu mencegah kebocoran anggaran subsidi negara.
“Saya berharap lembaga-lembaga pemerintah harus mulai tertib mengurus negara dan jangan asal-asalan, karena rakyat, khususnya nelayan, sudah lelah dengan cara-cara tidak beradab dalam mengurus mereka,” pungkas Nurodi.
Hingga berita ini diturunkan, antrean kapal nelayan yang menunggu giliran mengisi BBM di SPBN Koperasi Perikanan Mina Jaya masih terlihat panjang. Para nelayan berharap adanya tambahan alokasi BBM agar kebutuhan operasional melaut dapat terpenuhi dan antrean kapal dapat dikurangi. (TEMPE-News)
