MERENDE ESCOLAR
Sejahtera Mendahului Indonesia
Oleh Sarjono, Koordinator TIGER
“Merende Escolar” adalah nama program makan gratis untuk anak sekolah di Timor Leste. Negara muda itu mendahului Indonesia termasuk langkah lain untuk menuju negara kesejahteraan.
Sejak 10 tahun lalu, Timor Leste yang sering disebut negara miskin itu telah menjadikan makan siang gratis untuk keterpenuhan gizi anak sekolahnya sudah berlangsung. Bahkan persentasenya menjadi tertinggi di dunia. Jangkau program ini sudah mencapai 82% dari total jumlah sekolahnya. Sementara Indonesia baru menargetkan 24% di tahun 2025 yang lewat.
Setelah lepas dari Indonesia, gambaran awal dan keraguan karena wilayah yang tandus di bagian Timur Pulau Timor itu, telah membuktikan sistem dan pengelolaan negara yang berorientasi kesejahteraan. Sekolah gratis (SD,SMP dan SMA) dan pengobatan gratis bagi warganya, termasuk membiayai warganya berobat ke luar negeri merupakan salah satu program yang membuat warga miskin sangat terbantu.
Ini bukan program populis, tapi ideologi ekonomi negara yang mengarah ke sosialisme yang menggunakan pendapatan negara terbesar dari minyak dan gas untuk menjangkau standar kesejahteraan mendasar bagi warga negaranya. Pajak juga sangat ringan. Contoh pajak kendaraan bermotor yaitu mobil hanya sekitar $ 10 USD dalam setahun, atau Rp 160 ribu rupiah. Rata untuk semua jenis mobil.
Menariknya, semua orang tua di umur 60 tahun dapat tunjangan dari pemerintah, yang dikenal dengan sistem tunjangan non kontributif. Jumlahnya berjenjang, untuk usia 60 – 69 tahun, tunjangan mencapai US$ 60 (Rp 984 ribu), usia 70 – 79 tunjangan mencapai US$ 80 dan 80 tahun ke atas tunjangan kontributifnya US$ 100.
Tanpa gembar-gembor “keadilan sosial” praktek itu dilaksanakan oleh negara. Mungkin, fasilitas modern yang menjadi tolak ukur dan promosi sistem kapitalisme tidak mentereng. Tapi, pendapatan negara untuk kesejahteraan rakyat, khususnya mereka yang tidak mampu menjadi mayoritas di negeri itu, menjadi prioritas pemerintah.
Keadaan negara tetangga, yang baru lepas dari Indonesia, dengan politik ekonomi yang memihak dan memanfaatkan pendapatan negara dari hasil alamnya ini bisa menjadi contoh untuk berpikir ulang bagi semua warga negara untuk mempertanyakan kehadiran dan arah tujuan negara ini dikelola. Wilayah-wilayah yang kaya sumber daya alam seperti Papua, Sulawesi dan Kalimantan serta Sumatera sudah harus menyuarakan ketidakadilan dan ketidakbecusan pengelolaan negara selama ini.
Sistem modal yang akumulatif dan tumbuh subur pada sistem pemerintahan yang sentralistik, harus dikoreksi untuk paling tidak kembali pada distribusi pendapatan daerah yang adil sebagaimana UU Otonomi Daerah diberlakukan pada awal Reformasi. Sekadar contoh, di Sulawesi Tengah, dari Rp 570 Triliun pajak Smelter, untuk daerah hanya mendapatkan Rp 200 miliar. Belum di Papua dan daerah-daerah penghasil tambang lainnya yang 6 Provinsinya menempati 10 besar Propinsi yang angka kemiskinannya tertinggi di Indonesia.
Maka, koreksi harus dilakukan lebih substansi. Wacana Federasi atau otonomi daerah yang lebih luas, harus dibuka kembali dan digulirkan serta sungguh-sungguh dilaksanakan, agar kita tidak membiarkan tumbuhnya benih-benih keinginan untuk lepas dari Indonesia. Bukankah, Timor-Timur lebih selangkah maju menerapkan “keadilan sosial” yang di Indonesia hanya menjadi bahan pidato politik para pejabatnya, tanpa implementasi riil dan kehidupan warga negaranya?
TIGER (Timur Indonesia Bergerak)
