Oleh Sarjono Amsan
DAHULU, Rintisan Van Limburg Stirum atau petuah para pangeran di Den Haag selalu diulang dengan nada seragam yang santun namun dingin: “Belum saatnya. Kalian belum siap.” Indonesia, dalam imajinasi kolonial, adalah himpunan anak-anak kecil yang rapuh. Jika diserahkan kunci rumah, mereka akan memecahkan piring; jika diberi kemerdekaan, mereka akan saling menelan. Betapa rapinya retorika itu disusun—sebuah prasangka yang dibungkus sebagai kasih sayang.
Namun sejarah melompat bukan karena menunggu semua orang siap. Kemerdekaan direbut justru ketika kesiapan itu masih berupa retakan-retakan keberanian yang nekat.
Hari ini, di balik dinding-dinding kantor dan percakapan sunyi tentang ekonomi warga, kita mendengar gema yang mirip. Ketika muncul gagasan untuk mengalirkan gaji para Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Koperasi Desa Merah Putih, orang-orang menggeleng heran. “Koperasi belum siap,” kata mereka. “Mereka terlalu beragam, terlalu lugu, belum sanggup mengelola lalu lintas angka-angka finansial sebagaimana bank-bank raksasa melakukkannya.”
Alasan itu terkesan bijak, namun menyimpan aroma kecemasan kuno, kecemasan yang sama saat melihat rakyat ingin mengurus nasibnya sendiri. Selama berpuluh-puluh tahun, koperasi kita hidup dalam ilusi kesendirian. Atas nama “kemandirian”, tiap-tiap koperasi membenteng diri dalam sistemnya sendiri-sendiri.
Sebuah pulau keci di sini, sebuah pulau kecil di sana. Mereka lupa bahwa mandiri tidak berarti terisolasi. Lihatlah dunia perbankan: ribuan bank berdiri dengan pemilik, strategi, dan independensi yang berbeda, namun mereka saling bertukar angka dalam hitungan detik melalui lalu lintas transaksi yang terintegrasi. Bank tak pernah kehilangan jati dirinya hanya karena ia terhubung dengan bank lain.
Integrasi sistem adalah urat nadi zaman ini. Dan momen pembayaran gaji ASN lewat Koperasi Desa Merah Putih bukanlah sekadar perkara transfer rupiah tiap awal bulan. Ia adalah sebuah pintu besar—sebuah momentum emas untuk menawarkan integrasi sistem keuangan yang utuh, masif, dan menyeluruh kepada seluruh koperasi di negeri ini, bukan hanya Koperasi Desa Merah Putih
Tentu, ini bukan ajakan untuk sembrono. Kesiapan harus dituntut melalui prasyarat yang profesional: tata kelola yang transparan, digitalisasi yang tangguh, dan akuntabilitas yang presisi. Namun prasyarat itu adalah jalan untuk ditempuh, bukan benteng untuk menghalangi.
Koperasi tidak boleh selamanya dibiarkan menjadi museum kecil tempat nostalgia gotong-royong disimpan dan dipajang. Kesempatan ini harus direbut. Diambil dengan tangan yang mantap, lalu dipraktikkan sesuai jati diri sejati koperasi, kekeluargaan yang berdaya, bukan yang meratap.
Sebab pada akhirnya, kebebasan dan kemandirian finansial rakyat tidak pernah diberikan sebagai hadiah atas kesempurnaan. Ia adalah keberanian untuk melangkah bersama dalam satu jalinan yang saling menguatkan.
Sebab, apa artinya sebuah benteng yang berdiri mandiri, jika di sekelilingnya rakyat tetap terasing dari putaran roda zamannya sendiri?
Penulis adalah Koordinator Timur Indonesia Bergerak (TIGER)
