Oleh Sarjono Amsan
Bahan baterai yang katanya untuk “menghijaukan Eropa dan Jakarta” tapi menghitamkan pesisir Konawe, Bombana hingga Kabaena.
Di bawah langit Sulawesi Tenggara, disebagian Konawe dan Bombana, ekskavator tak pernah tidur, tetapi kemiskinan juga tidak. Di sana, nikel adalah teologi baru, diagungkan dalam angka-angka pertumbuhan, dipuja dalam upacara investasi, namun menyisakan altar kosong bagi mereka yang lapar. Kita melihat bagaimana sebuah wilayah diubah menjadi enklave ekonomi, sebuah pulau kemakmuran yang dikelilingi oleh lautan keterasingan.
Mari kita letakkan lembar-lembar laporan resmi di atas meja yang retak. Angka PDRB sektor pertambangan melonjak fantastis menembus puluhan triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi daerah dipuji di podium-podium Jakarta sebagai prestasi yang gemilang.
Namun, tengoklah data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Di tengah gemerlap hilirisasi, persentase penduduk miskin di Sulawesi Tenggara tetap bebal mencengkram sekitar 10 hingga 11 persen populasi—menyisakan hampir 300 ribu jiwa yang hidup dalam kepapaan. Logika ekonomi macam apa yang bisa menjelaskan ledakan investasi miliaran dolar yang berjalan beriringan dengan gubuk-gubuk bambu yang kian rapuh?
Ini bukan pertumbuhan yang menetes ke bawah (trickle-down effect), melainkan hisapan vertikal yang meloncat jauh ke rekening-rekening korporasi global di Beijing atau Jakarta, menyisakan debu merah ore di paru-paru anak-anak lingkar tambang. Tambang adalah menara gading yang angkuh, ia rakus menyedot modal dan mendatangkan ekspatriat, namun menutup pintu bagi jemari legam penduduk lokal dengan dalih “ketiadaan sertifikat kompetensi”.
Lalu berpalinglah ke arah laut, tempat kepedihan meledak tanpa suara. Dahulu, laut adalah ibu yang teramat murah hati bagi masyarakat pesisir Konawe, Bombana, hingga Kabaena. Hari ini, nikel membalas dendam dengan sedimentasi limbah yang mengubah air biru menjadi bubur cokelat pekat. Terumbu karang mati lemas, dan ikan-ikan dipaksa mengungsi ke palung-palung terjauh yang tak terjangkau oleh dayung nelayan tradisional.
Radius tangkap nelayan dipaksa melonjak dari semula hanya 1–3 mil menjadi 15 mil ke tengah laut demi mencari beberapa ekor ikan. Ada ironi yang sangat satir, bahkan mendekati biadab di sini wilayah yang diklaim sedang “memyelamatkan masa depan peradaban dunia” melalui baterai kendaraan hijau yang ramah lingkungan, justru sedang mengeksekusi mati masa depan ekologis masyarakatnya sendiri.
Kita sedang mencuci dosa karbon di Eropa dan Jakarta, sembari menimbun dosa kemanusiaan di pesisir Sulawesi Tenggara. Nelayan kita miskin bukan karena kutukan malas, melainkan karena ruang hidup mereka dirampas dan dikomodifikasi atas nama Proyek Strategis Nasional.
Di manakah gerangan takhta Pasal 33 UUD 1945? Kalimat suci konstitusi itu menggelegar dalam teks: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kata “sebesar-besar” di sana diniatkan sebagai sumpah ideologis welfare state, sebuah ikrar kemanusiaan untuk memuliakan manusia Indonesia. Namun, di bawah kuasa oligarki tambang, frasa sakral itu mengalami penyusutan makna yang mengerikan menjadi “sebesar-besar kemakmuran korporasi dan segelintir elite”.
Negara menjelma menjadi satpam yang ramah dan sigap membukakan gerbang bagi modal asing, namun seketika menderita rabun dekat kronis saat melihat nelayan yang perahunya terdampar di atas lumpur pesisir yang mati. Kemanusiaan kita sedang digilas habis oleh beratnya tonase feronikel yang dikapalkan keluar dari pelabuhan-pelabuhan khusus.
Pada akhirnya, enklave ekonomi di Sulawesi Tenggara adalah cermin retak dari modernitas yang sakit. Ia membelah tatanan sosial dengan tembok diskriminasi yang lebih kokoh dari baja smelter. Kita telah terjebak dalam delusi purba yang mengira bahwa kemajuan bangsa diukur dari seberapa dalam kita mampu mengeruk isi perut bumi, bukan dari seberapa tinggi kita mengangkat derajat manusia yang paling ringkih.
Sebab pada setiap gram nikel yang digali dengan serakah, selalu ada harga kemanusiaan yang dikubur hidup-hidup, dan kemakmuran yang dibangun dengan cara merusak tanah airnya sendiri sesungguhnya sedang menulis epilog bagi kehancurannya sendiri. Lalu menunggu waktu hingga tanah yang terluka itu menuntut balas.
(Penulis adalah Koordinator Timur Indonesia Bergerak: TIGER)
