Oleh Sarjono Amsan
Sore yang berdebu di Weda, Halmahera Tengah, atau di Bungku, Morowali, area tambang nikel dan smelter terhampar. Kita melihat kepulan asap pabrik yang tak pernah tidur. Dari cerobong-cerobong raksasa itu, miliaran rupiah menguap ke udara setiap detiknya, menjelma menjadi angka-angka statistik yang gemilang di meja para birokrat di Jakarta.
Morowali, Halmahera Tengah, Teluk Bintuni. Nama-nama yang dahulu sunyi dalam peta geografi Indonesia, kini mendadak bising. Mereka adalah perhiasan baru dalam etalase ekonomi kita. Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per-kapita mereka melesat melampaui satu miliar rupiah. Sebuah angka yang fantastis, yang jika dibagi rata, seharusnya mampu membuat setiap anak di sana tidur dengan perut kenyang dan bermimpi tentang masa depan yang cerah.
Namun, statistik sering kali bertindak seperti kosmetik. Ia mempercantik wajah, tetapi menyembunyikan retak di baliknya. Jika Anda berjalan beberapa kilometer saja dari gerbang kawasan industri nikel yang megah itu, Anda akan menemukan kontradiksi yang getir. Di sana, di balik gemerlap angka PDRB yang meroket, kemiskinan justru enggan beranjak.
Nelayan di pesisir Morowali mengeluh tentang laut yang tak lagi ramah, tertutup sedimentasi. Ibu-ibu di Halmahera Tengah menatap harga beras yang melonjak di pasar lokal, bersaing dengan daya beli para pekerja pendatang. Ada jurang yang menganga lebar—sebuah paradoks kelimpahan (resource curse) yang berulang secara klise di tanah air kita. Kemakmuran itu eksklusif, ia menetap di dalam pagar-pagar korporasi, sementara rakyat di sekitarnya hanya mendapatkan remah-remah dan debu polusi.
Mengapa kemakmuran begitu enggan menetes ke bawah? Di sinilah otonomi daerah kita yang sekarang menemui batasnya. Desentralisasi yang kita agungkan sejak reformasi ternyata rapuh. Daerah diberi tanggung jawab mengurus kemiskinan, namun kuantitas kue ekonomi terbesar—pajak penghasilan badan, royalti tambang yang besar—tetap ditarik ke pusat melalui formula bagi hasil yang kerap kali tidak adil. Pemerintah daerah gagap, terjebak di antara tekanan sosial warganya dan keterbatasan wewenang fiskal untuk meredistribusi kekayaan tersebut menjadi jaminan sosial, pendidikan berkualitas, atau rumah sakit yang layak.
Maka, wacana lama kembali berbisik di telinga kita. Bagaimana jika otonomi ini diperluas hingga ke batas terjauhnya, menjadi sebuah Negara Federasi? Sebuah gagasan federalisme bukan sekadar memindahkan ibu kota atau mengubah nama jabatan. Ia adalah perombakan radikal atas cara kita memandang kekuasaan dan keadilan.
Dalam sebuah sistem federal yang matang, negara bagian seperti “Negara Bagian Maluku Utara” atau “Negara Bagian Papua Barat” akan memiliki kedaulatan penuh atas pengelolaan hukum domestik dan retensi pajak mereka. Mereka tidak perlu lagi “mengemis” dana alokasi ke Jakarta untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat truk-truk tambang raksasa.
Potensi pemerataan kemakmuran dalam sistem federasi terletak pada keleluasaan lokal untuk menciptakan benteng perlindungan sosial. Daerah memiliki ruang penuh untuk memaksa korporasi menanam kembali modalnya secara nyata di struktur ekonomi lokal (local content), mendirikan universitas teknologi kelas dunia di tanah mereka sendiri, dan menyusun anggaran yang memprioritaskan pemulihan ekologi yang hancur.
Tapi, sejarah Indonesia juga selalu mencurigai kata “federal”. Kita selalu cemas akan disintegrasi, ketimpangan antar-negara bagian yang miskin sumber daya, atau bangkitnya raja-raja kecil lokal yang tiran. Federalisme bukanlah obat ajaib yang seketika menyembuhkan ketimpangan jika mentalitas korup para elite daerahnya tetap sama. Tanpa institusi hukum lokal yang bersih dan masyarakat sipil yang kritis, uang yang tertahan di daerah hanya akan berpindah dari kantong elite Jakarta ke kantong oligarki lokal.
Pada akhirnya, angka PDRB hanyalah fiksi matematika jika ia tidak tercermin pada senyum anak-anak di Halmahera atau ketenangan para petani di Morowali. Keadilan sosial—apakah ia dicapai lewat jalan unitaris yang diperbaiki atau jalan federal yang berani—bukanlah soal bagaimana kita menyusun struktur tata negara. Ini adalah soal kemauan politik untuk berhenti melihat daerah sekadar sebagai sapi perahan yang diperas susunya, lalu ditinggalkan ketika tanahnya telah tandus.
Kita mungkin bisa memalsukan angka-angka di atas kertas, tetapi kita tidak bisa memalsukan rasa lapar.
(Penulis adalah Koordinator Timur Indonesia Bergerak: TIGER)
