Ancaman Kekuasaan Merapuh
Oleh Sarjono Amsan
Di bawah langit Bali yang ranum, mesin-mesin kehilangan detak dan waktu melambat jadi siksaan. Manusia-manusia berjejal di pelataran pompa bensin, menjulurkan tangki kendaraan dan harapan yang perlahan menguap bersama bau tengik solar. Di sana, di antara deretan truk yang membatu berhari-hari, kepasrahan bertukar rupa menjadi amarah yang sunyi.
Maka kita pun menyaksikan sebuah fragmen teatrikal yang ganjil di penghujung tahun 2026. Di Denpasar, Badung, hingga Jembrana, kehidupan mendadak diinterupsi oleh ritual baru yang purba, mengantre berjam-jam demi beberapa liter Pertalite. Bali, yang biasa bersolek dengan tawa turis dan gemerincing devisa, kini lumpuh dalam dekapan krisis energi.
Namun yang lebih mencemaskan bukanlah sekadar tangki yang mengering di ujung timur Jawa, melainkan betapa lambannya tangan kekuasaan bergerak. Kelangkaan ini bukan lagi sebuah anomali sesaat, ia telah bermutasi menjadi siklus menahun yang berpindah-pindah dari Sumatra ke Sulawesi, lalu kini mengeram di Bali, seolah-olah republik ini sedang kehabisan napas secara perlahan.
Anehnya, jalannya sejarah di negeri ini selalu ditentukan oleh koordinat letak geografis kecemasan. Jakarta, ibu kota yang megah itu, tetap bersolek dalam ketenangan yang steril. Di bawah lampu-lampu neon Sudirman dan ruang-ruang rapat ber-AC yang kedap, kelangkaan BBM terasa seperti dongeng fiksi dari antah-berantah.
Karena di Jakarta bensin masih mengucur lancar dan lampu jalan tak pernah berkedip, maka media pun memilih bungkam atau sekadar meletakkan jeritan daerah di halaman belakang. Ada semacam egoisme ruang yang akut, selama aspal ibu kota belum membara oleh demonstrasi akibat tangki kosong, maka sebuah krisis belumlah dianggap sebagai krisis. Ketidakadilan visual inilah yang membuat penderitaan di daerah menjadi begitu terasing.
Di pucuk menara birokrasi, kita melihat sebuah ketidakbecusan yang akut berlindung di balik retorika teknokratis. Menteri ESDM, yang seharusnya menjadi dirigen bagi simfoni ketahanan energi nasional, tampak gagap dan kehilangan kompas. Alih-alih menyodorkan solusi struktural untuk membenahi karut-marut logistik kapal tanker atau melebarnya jurang kuota, yang tersisa hanyalah apologi kuno tentang “cuaca buruk” dan “pergeseran konsumsi”.
Kekuasaan di sektor energi hari ini telah menjelma menjadi pemadam kebakaran yang kehabisan air. Mereka sibuk menambal lubang di satu daerah sementara daerah lain mulai jebol, tanpa pernah mampu merumuskan cetak biru masa depan yang kokoh.
Sejarah dunia, dari kejatuhan dinasti kuno hingga runtuhnya rezim modern, acapkali tidak ditulis oleh ideologi besar, melainkan oleh urusan-urusan perut dan urat nadi mobilitas yang tersumbat. Sektor energi adalah fondasi paling rapuh dari legitimasi sebuah kekuasaan.
Ketika rakyat mulai merasa dikhianati oleh negara yang tak mampu menyediakan kebutuhan paling dasar untuk menggerakkan roda hidup mereka, di situlah kontrak sosial mulai retak. Ketenangan Jakarta yang menipu ini bisa jadi adalah ketenangan di dalam mata badai.
Jika kelangkaan BBM ini terus dibiarkan menjalar dan membusuk di daerah-daerah, ia akan mengkristal menjadi bahan bakar politik yang jauh lebih eksplosif daripada bensin itu sendiri, sebuah letupan yang siap membakar stabilitas kekuasaan dari pinggiran.
Sebab kekuasaan yang abai terhadap jerit di beranda, pada akhirnya akan diruntuhkan oleh kegelapan yang merayap dari dapur-dapur rakyat yang tak lagi berasap.
(Penulis adalah Kordinator Timur Indonesia Bergerak: TIGER)
