Oleh Sarjono Amsan
KESEHATAN, barangkali, adalah sepotong surga yang paling sering diijonkan di bumi. Ia seperti udara, tak terasa saat ada, tetapi mendadak menjadi begitu mahal, bahkan tak terbeli, ketika ia perlahan menyublim dari dada yang sesak. Di kota-kota yang riuh, hidup sering kali diukur dari ketukan jantung, dan mati hanyalah persoalan seberapa cepat ambulans tiba—atau seberapa tebal dompet yang tertinggal di saku baju pasien.
Pada tahun 1967, di sebuah sudut di Santos, Brasil, sekelompok lelaki berjas putih memandangi kota dengan kecemasan yang sama. Brasil saat itu adalah sebuah potret muram yang digambar dengan arang. Di favela-favela yang bertumpuk di lereng bukit Rio dan São Paulo, kemiskinan bukan lagi sekadar angka statistik, melainkan wajah bocah-bocah berperut buncit karena cacingan, mata para ibu yang meredup menatap bayinya yang menggigil oleh demam, dan antrean panjang manusia yang mengemis kesembuhan di depan rumah sakit umum yang ringkih.
Di atas tanah yang koyak oleh ketimpangan itu, kapitalisme medis tumbuh subur seperti jamur di musim hujan. Perusahaan asuransi swasta datang membawa kalkulator, mengubah ruang periksa menjadi meja kasir. Dokter-dokter direduksi menjadi sekadar buruh murah di bawah mesin pencetak laba, sementara orang sakit disaring berdasarkan angka-angka di buku tabungan.
Namun, di Santos, Dr. Luiz Camargo Barbosa dan seratusan dokter menolak menjadi sekrup dari mesin yang dingin itu. Mereka sadar, ketika tubuh manusia yang rapuh dijadikan komoditas dagang, peradaban sedang merayakan kebangkrutannya sendiri. Lahirlah sebuah gerakan sipil yang kemudian kita kenal sebagai Unimed (União dos Médicos). Ini bukan sekadar mendirikan konglomerasi bisnis baru, melainkan sebuah maklumat perlawanan, sebuah upaya merebut kembali rumah sakit dari tangan para spekulan dan mengembalikannya ke khittah kemanusiaan.
Hari ini, sejarah mencatat perlawanan itu tidak berakhir menjadi utopia yang mati muda. Jaringan koperasi medis itu kini mencengkeram nasib kesehatan Brasil dengan kepemilikan 163 rumah sakit mandiri dan menghimpun lebih dari 116.000 dokter yang bukan sekadar bekerja, melainkan bertindak sebagai pemilik (co-owners). Lebih dari 140.000 pekerja medis bergerak di dalamnya, membuktikan bahwa sebuah institusi penyembuh bisa tegak berdiri tanpa harus menghisap darah mereka yang melayaninya. Mereka membuktikan satu hal: pelayanan kesehatan paling kokoh justru ketika ia dimiliki secara demokratis oleh mereka yang memegang stetoskop dan pisau bedah, bukan oleh para pemegang saham nun jauh di menara gading bursa efek.
Kita menengok ke jendela kita sendiri, di Indonesia hari ini, dan mendapati pemandangan yang tak jauh berbeda dari Santos enam dekade silam. Di sini, perdagangan layanan kesehatan tumbuh menjadi industri yang sangat wangi. Rumah sakit bersolek menyerupai hotel berbintang lima, lengkap dengan pelayanan eksekutif yang ramah dan kilat, asalkan Anda mampu menebusnya dengan angka sembilan digit. Kesehatan telah menjadi barang mewah yang dipamerkan di etalase mal-mal urban.
Sementara di selasar rumah sakit pemerintah, atau di loket-loket fasilitas kesehatan yang melayani asuransi kesehatan negara, kita melihat drama yang menghancurkan martabat manusia. Orang-orang miskin mengantre sejak subuh, memegang kartu jaminan kesehatan seperti memegang kupon lotre nasib. Di sana, diskriminasi pelayanan terjadi secara telanjang namun sopan, kamar kelas tiga yang penuh sesak hingga pasien harus dirawat di lorong yang pengap, obat-obatan yang mendadak “habis” sehingga mengharuskan tebusan mandiri, hingga senyum perawat yang mendadak kecut ketika melihat warna kartu kepesertaan yang diajukan. Negara hadir dengan pelayanan yang seadanya, seolah-olah kesembuhan bagi si miskin adalah sebuah sedekah yang boleh diberikan setengah hati, bukan sebuah hak konstitusional yang mutlak.
Kritik sosial ini menampar wajah kita semua, mengapa kita membiarkan para perawat, dokter, dan laboran kita bertumpu pada kemurahan hati para pemilik modal yang hanya peduli pada return on investment (ROI) di akhir kuartal?
Pekerja rumah sakit harus mulai memiliki pekerjaan mereka sendiri. Ketika para perawat diperlakukan tak lebih dari sekadar operator mesin pelayanan dan dokter dipaksa mengejar target kuantitas pasien demi bonus bulanan, maka empati akan mati di dalam ruang operasi. Kepemilikan publik dan kolektif atas fasilitas kesehatan—seperti yang dicontohkan Unimed—bukan lagi sekadar alternatif ekonomi. Ia adalah imperatif moral. Ia adalah cara agar sebuah rumah sakit tetap memiliki “jiwa” dan tidak berubah menjadi sekadar rumah jagal finansial bagi mereka yang sedang sekarat.
Pada akhirnya, kita harus berani bertanya pada nalar kritis kita yang paling mendalam: sampai kapan kita mau membiarkan rasa sakit menjadi ladang perburuan rente? Sungguh sebuah kenaifan yang luar biasa menyedihkan jika kita terus membiarkan sekat antara hidup dan mati seseorang ditentukan oleh sebuah mesin gesek kartu kredit di meja registrasi. Selama para pekerja medis membiarkan dirinya menjadi sekadar kuli di rumah sendiri, dan selama publik menerima diskriminasi pelayanan sebagai takdir kedunguan birokrasi, maka selama itu pula kita sedang melegalisasi sebuah kejahatan kemanusiaan yang terstruktur.
Rumah sakit tidak boleh dibiarkan menjadi mal yang memperdagangkan napas manusia. Sebab, ketika pelayanan kesehatan sepenuhnya diserahkan pada hukum pasar, kita sebenarnya tidak sedang membangun sebuah bangsa yang sehat—kita sedang mendirikan sebuah pemakaman massal bagi keadilan sosial, di mana nisan-nisannya dipahat dari tumpukan kuitansi yang tak terlunasi.
Penulis adalah Koordinator Timur Indonesia Bergerak (TIGER)
