Nyanyian Sunyi Dari Pesisir Busan
Oleh Sarjono Amsan
DI SEBUAH senja di pesisir Busan, tahun 1962, laut barangkali adalah sebuah hamparan biru yang menyimpan kutukan, bukan berkah. Di atas perahu-perahu kayu yang rapuh, para nelayan Korea menatap ombak dengan kecemasan yang sama: malam yang dingin, jaring yang robek, dan esok pagi yang telah digadaikan kepada para lintah darat. Kemiskinan di pesisir Semenanjung waktu itu bukan sekadar statistik, ia adalah aroma amis kemelaratan yang pekat, menempel di baju-baju lusuh anak-anak pantai yang tak punya masa depan.
Dari kegelapan pasca-perang itulah, National Federation of Fisheries Cooperatives —yang kelak kita kenal sebagai SUHYUP—lahir. Ia tidak tumbuh dari ruang-ruang seminar yang wangi, melainkan dari sebuah keputusan dramatis untuk merebut kembali martabat yang dirampas.
Sejarah mencatat, sebuah bangsa yang besar tahu kapan harus bersikap intervensi secara radikal. Pemerintah Korea Selatan saat itu sadar, membiarkan nelayan bertarung sendiri di pasar bebas adalah bentuk kenaifan yang kejam. Maka, negara hadir bukan dengan pidato atau sekadar membagikan sembako. Lewat selembar undang-undang, pemerintah Seoul melakukan manuver berani: memberikan hak monopoli mutlak kepada SUHYUP untuk mengelola seluruh pelabuhan perikanan dan pasar grosir ikan.
Langkah ini adalah sebuah hantaman telak bagi para tengkulak. Negara juga tidak setengah hati. Mereka menyuntikkan modal awal yang masif untuk mendirikan Suhyup Bank, sebuah rahim finansial yang memastikan nelayan tidak lagi mengemis pada rentenir untuk membeli solar atau memperbaiki pukat. Hasilnya kini kasat mata. Tengoklah Noryangjin Fish Market di Seoul. Tempat itu bukan lagi sekadar tempat transaksi penjagal ikan, melainkan sebuah ruang publik yang kinclong, bersih, tanpa aroma busuk yang menusuk hidung, di mana higienitas berpadu dengan modernitas yang presisi. Di sana, nelayan adalah pemilik dari nasib mereka sendiri.
Namun, ketika kita memutar kompas menuju selatan, ke arah Nusantara, lanskap itu berubah menjadi sebuah ironi yang getir. Di Indonesia, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pasar-pasar pesisir kita kerap kali menjadi monumen abadi dari ketidakpedulian. Mereka adalah ruang-ruang yang kumuh, becek oleh air limbah yang menghitam, dan pekat oleh bau busuk yang dianggap “lumrah”. Mengapa kita begitu abai pada kebersihan tempat dari mana protein bangsa ini berasal? Jawabannya terletak pada kegagalan manajemen dan kepemilikan. TPI di Indonesia kerap terjebak dalam birokrasi daerah yang berbelit, diperebutkan retribusinya, namun diasingkan dari aspek pembinaan dan modernisasi.
Pemerintah kita gemar melempar bantuan stimulan—sedikit modal, beberapa kapal bantuan yang sering kali salah sasaran—lalu pergi setelah seremonial gunting pita selesai. Tidak ada pendampingan komprehensif dari hulu ke hilir seperti yang dilakukan Seoul pada SUHYUP. Akibatnya, tata kelola pasar ikan kita tetap primitif, dan kedaulatan pangan laut kita rapuh di tingkat tapak.
Di atas air yang keruh itu, nasib buruh nelayan kita kian terpuruk. Jika di Korea Selatan koperasi menjelma menjadi “juragan bersama” milik semua anggotanya, di Indonesia struktur sosial pesisir mencerminkan feodalisme modern. Kapal-kapal besar dengan teknologi mutakhir bukan milik mereka yang kulitnya legam terbakar matahari di tengah laut. Kapal-kapal itu milik para juragan darat, para pemilik modal yang mengontrol segalanya dari balik meja kerja yang sejuk.
Para nelayan sejati di negeri ini—mayoritas dari mereka—hanyalah buruh kapal. Mereka bertaruh nyawa di bawah ancaman ombak, namun ketika pulang, sisa hasil tangkapan habis dipotong sewa kapal, biaya solar yang mahal, dan bunga utang pada tengkulak yang mencekik sebelum kaki mereka sempat menyentuh dermaga. Kita melihat sebuah kontras yang telanjang: laut Indonesia begitu kaya, namun manusianya tetap miskin.
Perbedaan antara Korea Selatan dan Indonesia akhirnya bukan terletak pada jumlah ikan di lautan, melainkan pada bagaimana negara memandang rakyatnya. Korea Selatan memperlakukan nelayan sebagai subjek ekonomi yang harus dimandirikan melalui institusi yang kuat dan bersih. Sementara kita, masih sering memandang nelayan sebagai objek belas kasihan yang cukup ditenangkan dengan bansos musiman.
Selama TPI kita masih dibiarkan becek dan dikuasai para pemburu rente, dan nelayan pekerja yang kulitnya legam dibakar matahari masih dibiarkan bertarung sendirian, selama itu pula kita sedang mengkhianati takdir kita sebagai bangsa bahari. Sebab, kemakmuran sebuah bangsa maritim tidak pernah diukur dari seberapa luas laut yang tertera di atas peta, melainkan dari seberapa tegak punggung para nelayannya berdiri di atas gelombang.
Laut tidak pernah memihak kepada mereka yang malas merawat keadilan, ia hanya akan menjadi kuburan sunyi bagi bangsa yang membiarkan para pemanennya kelaparan di atas limpahan kekayaan.
Penulis adalah Koordinator Timur Indonesia Bergerak (TIGER)
